Category: Limbah B3

Konsultan TPS Limbah B3 – Alur Proses Perizinan TPS Limbah B3

Konsultan TPS Limbah B3 merupakan konsultan yang memiliki kemampuan dalam mendesain atau merancang bangunan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ( TPS Limbah B3 ) sehingga sesuai dengan ketentuan teknis yang tertuang dalam peraturan perundangan yang berlaku. Sejak diberlakukannya Undang – Undang RI Nomor 32 tahun 2009, semakin banyak perusahaan penghasil limbah B3 yang mulai membuat TPS Limbah B3 karena adanya sanksi – sanksi yang dapat mempidanakan setiap orang yang terlibat dalam pencemaran lingkungan. Berikut adalah peraturan terkait dengan SANKSI PIDANA  bagi setiap perusahaan dan/atau karyawan/personil perusahaan yang bertanggung jawab dalam pencemaran lingkungan.

Peraturan – peraturan terkait dengan Pengelolaan Limbah B3 :

  • Undang – Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan (Pasal 59 ayat 1);
  • PP No. 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah B3 : Pelaku pengelola limbah B3 (penghasil, pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3) wajib melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan yang berlaku ( Pasal 9 s/d Pasal 26 );
  • PP No. 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah B3 : Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 wajib memiliki izin dan atau rekomendasi pengelolaan LB3 ( Pasal 40 ayat 1 );
  • Undang – Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit satu milyar rupiah dan paling banyak tiga milyar rupiah ( Pasal 102 );
  • Undang – Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan limbah B3, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit satu milyar rupiah dan paling banyak tiga milyar rupiah ( Pasal 103 )

Dari paparan peraturan – peraturan di atas, dapat diketahui bahwa sejak diberlakukannya UU RI no. 32 tahun 2009 tersebut di atas, jika sebuah perusahaan melakukan pencemaran lingkungan hidup maka yang harus bertanggung jawab tidak hanya perusahaan pencemar namun orang yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan juga harus bertanggung jawab dalam pencemaran tersebut. Berbeda dengan peraturan sebelumnya, dengan adanya UU RI No. 32 Tahun 2009 ini maka sanksi pidana juga mengikat ke personil atau individu yang bertanggung jawab di bidang lingkungan. Selain itu, Pegawai Negeri Sipil yang bertugas bagian pengawasan juga dapat ditindak jika terbukti lalai dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan tersebut.

Adanya sanksi pidana tersebut lah yang kemudian secara tidak langsung berpengaruh terhadap semakin banyaknya perusahaan yang membangun TPS Limbah B3 dan mengajukan perizinannya ke Badan Lingkungan Hidup Daerah setempat. Namun perusahaan penghasil limbah B3 mengalami kesulitan dalam pengelolaannya baik dalam pemenuhan persyaratan teknis bangunan TPS limbah B3 maupun dalam proses pengajuan permohonan perizinan TPS Limbah B3. Hal ini disebabkan karena standard peraturan mengenai pengelolaan limbah B3 yang tinggi dan sulit dipenuhi oleh perusahaan tersebut.

Berbeda dengan pengelolaan limbah lainnya, Pengelolaan limbah B3 jauh lebih ketat dan mendetail sehingga banyak perusahaan yang tidak lolos dalam verifikasi teknis TPS Limbah B3. Berdasarkan data Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Surabaya tahun 2013, dari sekitar 125 perusahaan penghasil limbah B3 yang mengajukan izin TPS Limbah B3 ke BLH Kota Surabaya, tercatat kurang dari 60 perusahaan yang dapat dikeluarkan izin TPS Limbah B3. Sedangkan sisanya tidak dapat memenuhi persyaratan baik administrasi maupun teknis sehingga tidak dapat dikeluarkan izinnya.

Baca Selengkapnya….

Daftar Pengumpul / Pengangkut / Pemusnah / Pengolah / Pemanfaat / Penimbun Limbah B3

Pengelolaan limbah B3 sangat jauh berbeda dengan pengelolaan limbah lainnya. Dalam pengelolaan limbah B3, Penghasil limbah B3 bertanggung jawab untuk memastikan bahwa limbah B3 yang dihasilkannya telah diangkut, dimanfaatkan, dimusnahkan, diolah ataupun ditimbun dengan benar dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Hal ini dikenal dengan istilah “From Cradle to the Grave”. Hal ini juga bisa diartikan bahwa dalam pengelolaan limbah B3 terdapat beberapa pihak yang bertugas sesuai dengan kapasitasnya masing – masing.

Daftar Pengumpul / Pengangkut Limbah B3Di dalam pengelolaan limbah B3 terdapat pihak yang disebut sebagai penghasil, pengangkut, pengumpul, pemanfaat, pengolah, penimbun ataupun pemusnah limbah B3. Masing – masing pihak tersebut mempunyai tanggung jawab sesuai kapasitasnya masing – masing. Namun pihak penghasil yang mempunyai tanggung jawab paling besar karena bagaimanapun Pihak Penghasil Limbah B3 mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa limbah B3 yang dihasilkannya telah dikelola dengan benar baik berupa dimanfaatkan kembali, dimusnahkan atau bahkan ditimbun ke secure landfill.

Pengelolaan Limbah B3 secara “From Cradle to The Grave”

Istilah “From Cradle to The Grave” seperti diuraikan pada paragraf sebelumnya mempunyai arti bahwa pengelolaan limbah B3 pada keseluruhan tahap baik pada saat dihasilkan, diangkut, dikumpulkan, dimanfaatkan kembali ataupun dimusnahkan/ditimbun harus terkontrol dan terkelola dengan baik. Seluruh tahap dalam pengelolaan limbah B3 telah diatur secara ketat oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku. Berikut ini adalah definisi dari masing – masing pengelola limbah B3 diantaranya :

  1. Penghasil Limbah B3 : setiap orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3 atau setiap orang yang memiliki limbah B3. Setiap Penghasil limbah B3 wajib untuk memiliki Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ( Izin TPS Limbah B3 ).
  2. Pengangkut Limbah B3 : badan usaha yang berbadan hukum yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3. Izin yang wajib dimiliki oleh Pengangkut limbah B3 adalah Izin Pengangkutan Limbah B3 dari Dirjen Perhubungan setelah sebelumnya mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Izin yang dimiliki juga secara spesifik menyebutkan jenis – jenis limbah B3 yang diperbolehkan untuk diangkut sehingga tidak semua limbah b3 dapat diangkut oleh pengangkut limbah B3 karena harus sesuai dengan jenis limbah yang tercantum di dalam izin pengangkutan tersebut.
  3. Pengumpul Limbah B3 : badan usaha yang berbadan hukum yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3. Izin yang wajib dimiliki oleh pengumpul limbah B3 adalah Izin pengumpulan limbah B3 yang dikeluarkan oleh Badan yang menangani pengelolaan lingkungan Hidup. Jika ruang lingkup pengumpulan dilakukan sebatas wilayah dalam kota, maka pengajuan permohonan Izin Pengumpulan ditujukan kepada Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota/Kabupaten. Jika ruang lingkup pengumpulan dilakukan lintas kota namun masih dalam satu propinsi, maka pengajuan permohonan izin pengumpulan ditujukan kepada Badan Lingkungan Hidup Propinsi setempat. Begitu pula jika ruang lingkup pengumpulan dilakukan dalam skala nasional maka pengajuan permohonan ditujukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Pengajuan permohonan izin pengumpulan dilakukan sesuai dengan ruang lingkup pengumpulannya kecuali untuk pengumpulan oli bekas maka proses perizinannya harus melalui Kementerian Lingkungan Hidup.
  4. Pemanfaat Limbah B3 : badan usaha yang berbadan hukum yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3. Pemanfaat Limbah B3 wajib memiliki izin pemanfaat limbah B3 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Pemanfaatan limbah B3 adalah suatu kegiatan penggunaan kembali (reuse), daur ulang (recycle), dan/atau perolehan kembali (recovery) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu produk yang dapat digunakan, sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang harus aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Contoh pemanfaat limbah B3 adalah pabrik semen yang membutuhkan beberapa jenis limbah B3 untuk digunakan sebagai salah satu bahan baku produksi.
  5. Pengolah Limbah B3 : badan usaha yang berbadan hukum yang melakukan kegiatan pengolahan limbah B3. Sama halnya dengan pemanfaat limbah B3, Pegolah Limbah B3 wajib memiliki Izin Pengolahan Limbah B3 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik limbah B3 yang bertujuan untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya, sifat racun, komposisi, dan/atau jumlah limbah B3, dan/atau mengoperasikan sarana pengolahan limbah B3 yang harus aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
  6. Penimbun limbah B3 adalah badan usaha yang berbadan hukum yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3. Sedangkan definisi dari penimbunan limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkan limbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Penimbun Limbah B3 wajib memiliki izin penimbunan limbah B3 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Contoh perusahaan yang bergerak dalam bidang ini adalah PPLI.

Dari keenam uraian di atas dapat dilihat bahwa pengelolaan limbah B3 merupakan kegiatan yang terpadu dan integral satu sama lain. Jika salah satu komponen pengelola limbah B3 di atas tidak ada maka pengelolaan limbah B3 secara benar tidak dapat dilaksanakan.

Silahkan SMS Nama dan Alamat Usaha Anda. Kami akan kirimkan Exclusive Company Profile Naztama Bumi Raya ke alamat usaha anda. 100 % Free.

Permasalahan Pengelolaan Limbah B3 di Indonesia

Mengacu pada sistem pengelolaan limbah B3 di atas, dapat diketahui bahwa pengelolaan limbah B3 di suatu daerah dapat terlaksana dengan baik jika terdapat seluruh komponen pengelola limbah B3 seperti dijelaskan di atas. Prinsip Pengelolaan Limbah B3 “From Cradle to The Grave” tidak dapat terlaksana dengan baik jika salah satu komponen pengelola limbah B3 di atas tidak berjalan. Untuk daerah Jakarta dan sekitarnya, pengelolaan limbah B3 relatif berjalan dengan baik karena seluruh komponen pengelola limbah B3 telah tersedia. Namun berbeda hal nya dengan wilayah lainnya seperti wilayah Jawa Timur. Sebagian besar pengumpul, Pengangkut, Pengolah, maupun penimbun limbah B3 yang berizin masih berasal dari wilayah Jakarta dan Jawab Barat sehingga hal ini menyebabkan biaya pengelolaan limbah B3 sedemikian tinggi untuk wilayah Jawa Timur.

Baca Selengkapnya….

Izin TPS Limbah B3 | Jasa Pengurusan Izin TPS Limbah B3 | Izin Pengumpulan/Pengumpulan/Pemanfaatan/Pengolahan Limbah B3

Jasa Pengurusan Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3. Berdasarkan Undang – undang NO. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Setiap orang/badan usaha yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3. Salah satu wujud pengelolaan limbah B3 yang akhir – akhir ini sedang menjadi perbincangan hangat dari berbagai kalangan baik dari kalangan industri maupun dari akademisi adalah Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3. Setiap industri yang menghasilkan limbah B3 wajib memiliki Izin TPS Limbah B3 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia.

Izin TPS Limbah B3, Perizinan Yang Tidak Banyak Diketahui Oleh Kalangan Industri

Persyaratan Teknis TPS Limbah B3, Contoh Tata Letak TPS Limbah B3Memperoleh Izin TPS Limbah B3 merupakan hal yang sedikit lebih rumit dan mempunyai tingkat kesulitan yang lebih tinggi daripada jenis – jenis Izin Lingkungan lainnya. Hal ini dikarenakan ketentuan teknis bangunan TPS Limbah B3 yang harus benar – benar sempurna dan 100 % memenuhi peraturan perundangan tentang Pengelolaan Limbah B3. Bangunan TPS Limbah B3 harus memenuhi ketentuan teknis yang ketat seperti diatur dalam peraturan perundangan tentang Pengelolaan Limbah B3.

Ketentuan teknis umum yang sering menjadi hambatan dalam memperoleh Izin TPS Limbah B3 adalah ketentuan bahan bangunan yang harus permanen dan minimal terbuat dari tembok bata, Penataan tata letak limbah B3 yang harus menyesuaikan jenis dan karakteristik limbah B3 sehingga cenderung membutuhkan ruang yang lebih luas, serta fasilitas – fasilitas TPS Limbah B3 yang harus disediakan sebagai prasyarat keamanan TPS Limbah B3 seperti Pintu Darurat, Bak Penampung, APAR, Wastafel/Eye wash, Kotak P3K serta SOP Penanganan limbah yang harus diatur sedemikian rupa sehingga aman dalam pengoperasiannya.

Baca Selengkapnya….