Author: admin

Konsultan Jasa Monitoring Lingkungan – Laporan Pemantauan Lingkungan – Laporan Pelaksanaan UKL UPL

Jasa Monitoring Lingkungan. Ketika sebuah kegiatan usaha telah memiliki dokumen RKL RPL / UKL UPL / SPPL, maka kegiatan usaha tersebut wajib membuat laporan pemantauan / monitoring lingkungan setiap 6 bulan sekali / tiap semester. Beberapa hal yang melatarbelakangi diwajibkannya pelaporan pemantauan lingkungan setiap 6 ( enam ) bulan sekali diantaranya :

  1. Sebagai bentuk pelaksanaan dokumen lingkungan. Laporan monitoring lingkungan merupakan sebuah bukti / dokumentasi tertulis bahwa dokumen lingkungan yang dimiliki telah dilaksanakan sesuai dengan kajian – kajian yang ada di dalamnya. Di dalam laporan monitoring lingkungan pula, diinformasikan pula perkembangan – perkembangan terbaru kegiatan usaha baik di dalam maupun di lingkungan sekitar kegiatan usaha.
  2. Memonitor perubahan – perubahan rona lingkungan. Di dalam laporan pemantauan lingkungan / monitoring lingkungan, diinformasikan berbagai perubahan rona lingkungan yang terjadi akibat adanya sebuah kegiatan usaha sehingga dapat dikaji upaya pengelolaan lebih lanjut.
  3. Memonitor dampak – dampak lingkungan baru. Laporan pemantauan lingkungan dapat dijadikan sebagai sarana untuk meng-update / me-review ulang dampak – dampak lingkungan baru yang belum terkaji pada saat penyusunan dokumen lingkungan ( RKL RPL / UKL UPL / SPPL ).
  4. Sebagai sarana menginformasikan kondisi terbaru kegiatan usaha. Laporan Implementasi Pemantauan / Monitoring RKL RPL / UKL UPL / SPPL juga dapat berfungsi sebagai alat untuk menginformasikan perkembangan terbaru kegiatan usaha diantaranya perubahan penanggung jawab kegiatan usaha, perubahan struktur organisasi kegiatan usaha maupun perubahan – perubahan managerial lainnya.

Dari keempat uraian di atas dapat dikatakan bahwa Dokumen Pelaporan Pemantauan / Monitoring Lingkungan sangat penting peranannya untuk menindaklanjuti dokumen lingkungan yang sudah dimiiki. Dokumen lingkungan ( RKL RPL / UKL UPL / SPPL ) tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya pelaporan pelaksanaannya berupa laporan monitoring / pemantauan lingkungan. Oleh sebab itulah Kementerian Lingkungan Hidup Menerbitkan Peraturan setingkat menteri untuk mengatur sistematika penyusunan dokumen pelaporan implementasi pemantauan / monitoring lingkungan baik untuk skala RKL RPL maupun untuk skala UKL UPL / SPPL.

Sistematika Penyusunan Laporan Monitoring / Pemantauan Lingkungan.

Tujuan dari diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup ( RKL ) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup ( RPL ) adalah sebagai sarana agar terdapat keseragaman format pelaporan dalam pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) sehingga dapat tercipta kepastian hukum dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam menetapkan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun Sistematika Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup ( RKL ) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup ( RPL ) adalah sebagai berikut :

Baca Selengkapnya….

Konsultan TPS Limbah B3 – Alur Proses Perizinan TPS Limbah B3

Konsultan TPS Limbah B3 merupakan konsultan yang memiliki kemampuan dalam mendesain atau merancang bangunan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ( TPS Limbah B3 ) sehingga sesuai dengan ketentuan teknis yang tertuang dalam peraturan perundangan yang berlaku. Sejak diberlakukannya Undang – Undang RI Nomor 32 tahun 2009, semakin banyak perusahaan penghasil limbah B3 yang mulai membuat TPS Limbah B3 karena adanya sanksi – sanksi yang dapat mempidanakan setiap orang yang terlibat dalam pencemaran lingkungan. Berikut adalah peraturan terkait dengan SANKSI PIDANA  bagi setiap perusahaan dan/atau karyawan/personil perusahaan yang bertanggung jawab dalam pencemaran lingkungan.

Peraturan – peraturan terkait dengan Pengelolaan Limbah B3 :

  • Undang – Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan (Pasal 59 ayat 1);
  • PP No. 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah B3 : Pelaku pengelola limbah B3 (penghasil, pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3) wajib melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan yang berlaku ( Pasal 9 s/d Pasal 26 );
  • PP No. 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah B3 : Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 wajib memiliki izin dan atau rekomendasi pengelolaan LB3 ( Pasal 40 ayat 1 );
  • Undang – Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit satu milyar rupiah dan paling banyak tiga milyar rupiah ( Pasal 102 );
  • Undang – Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan limbah B3, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit satu milyar rupiah dan paling banyak tiga milyar rupiah ( Pasal 103 )

Dari paparan peraturan – peraturan di atas, dapat diketahui bahwa sejak diberlakukannya UU RI no. 32 tahun 2009 tersebut di atas, jika sebuah perusahaan melakukan pencemaran lingkungan hidup maka yang harus bertanggung jawab tidak hanya perusahaan pencemar namun orang yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan juga harus bertanggung jawab dalam pencemaran tersebut. Berbeda dengan peraturan sebelumnya, dengan adanya UU RI No. 32 Tahun 2009 ini maka sanksi pidana juga mengikat ke personil atau individu yang bertanggung jawab di bidang lingkungan. Selain itu, Pegawai Negeri Sipil yang bertugas bagian pengawasan juga dapat ditindak jika terbukti lalai dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan tersebut.

Adanya sanksi pidana tersebut lah yang kemudian secara tidak langsung berpengaruh terhadap semakin banyaknya perusahaan yang membangun TPS Limbah B3 dan mengajukan perizinannya ke Badan Lingkungan Hidup Daerah setempat. Namun perusahaan penghasil limbah B3 mengalami kesulitan dalam pengelolaannya baik dalam pemenuhan persyaratan teknis bangunan TPS limbah B3 maupun dalam proses pengajuan permohonan perizinan TPS Limbah B3. Hal ini disebabkan karena standard peraturan mengenai pengelolaan limbah B3 yang tinggi dan sulit dipenuhi oleh perusahaan tersebut.

Berbeda dengan pengelolaan limbah lainnya, Pengelolaan limbah B3 jauh lebih ketat dan mendetail sehingga banyak perusahaan yang tidak lolos dalam verifikasi teknis TPS Limbah B3. Berdasarkan data Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Surabaya tahun 2013, dari sekitar 125 perusahaan penghasil limbah B3 yang mengajukan izin TPS Limbah B3 ke BLH Kota Surabaya, tercatat kurang dari 60 perusahaan yang dapat dikeluarkan izin TPS Limbah B3. Sedangkan sisanya tidak dapat memenuhi persyaratan baik administrasi maupun teknis sehingga tidak dapat dikeluarkan izinnya.

Baca Selengkapnya….