Category: Izin Lingkungan

Konsultan Jasa Monitoring Lingkungan – Laporan Pemantauan Lingkungan – Laporan Pelaksanaan UKL UPL

Jasa Monitoring Lingkungan. Ketika sebuah kegiatan usaha telah memiliki dokumen RKL RPL / UKL UPL / SPPL, maka kegiatan usaha tersebut wajib membuat laporan pemantauan / monitoring lingkungan setiap 6 bulan sekali / tiap semester. Beberapa hal yang melatarbelakangi diwajibkannya pelaporan pemantauan lingkungan setiap 6 ( enam ) bulan sekali diantaranya :

  1. Sebagai bentuk pelaksanaan dokumen lingkungan. Laporan monitoring lingkungan merupakan sebuah bukti / dokumentasi tertulis bahwa dokumen lingkungan yang dimiliki telah dilaksanakan sesuai dengan kajian – kajian yang ada di dalamnya. Di dalam laporan monitoring lingkungan pula, diinformasikan pula perkembangan – perkembangan terbaru kegiatan usaha baik di dalam maupun di lingkungan sekitar kegiatan usaha.
  2. Memonitor perubahan – perubahan rona lingkungan. Di dalam laporan pemantauan lingkungan / monitoring lingkungan, diinformasikan berbagai perubahan rona lingkungan yang terjadi akibat adanya sebuah kegiatan usaha sehingga dapat dikaji upaya pengelolaan lebih lanjut.
  3. Memonitor dampak – dampak lingkungan baru. Laporan pemantauan lingkungan dapat dijadikan sebagai sarana untuk meng-update / me-review ulang dampak – dampak lingkungan baru yang belum terkaji pada saat penyusunan dokumen lingkungan ( RKL RPL / UKL UPL / SPPL ).
  4. Sebagai sarana menginformasikan kondisi terbaru kegiatan usaha. Laporan Implementasi Pemantauan / Monitoring RKL RPL / UKL UPL / SPPL juga dapat berfungsi sebagai alat untuk menginformasikan perkembangan terbaru kegiatan usaha diantaranya perubahan penanggung jawab kegiatan usaha, perubahan struktur organisasi kegiatan usaha maupun perubahan – perubahan managerial lainnya.

Dari keempat uraian di atas dapat dikatakan bahwa Dokumen Pelaporan Pemantauan / Monitoring Lingkungan sangat penting peranannya untuk menindaklanjuti dokumen lingkungan yang sudah dimiiki. Dokumen lingkungan ( RKL RPL / UKL UPL / SPPL ) tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya pelaporan pelaksanaannya berupa laporan monitoring / pemantauan lingkungan. Oleh sebab itulah Kementerian Lingkungan Hidup Menerbitkan Peraturan setingkat menteri untuk mengatur sistematika penyusunan dokumen pelaporan implementasi pemantauan / monitoring lingkungan baik untuk skala RKL RPL maupun untuk skala UKL UPL / SPPL.

Sistematika Penyusunan Laporan Monitoring / Pemantauan Lingkungan.

Tujuan dari diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup ( RKL ) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup ( RPL ) adalah sebagai sarana agar terdapat keseragaman format pelaporan dalam pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) sehingga dapat tercipta kepastian hukum dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam menetapkan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun Sistematika Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup ( RKL ) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup ( RPL ) adalah sebagai berikut :

Baca Selengkapnya….

Konsultan UKL UPL – Panduan Dalam Memilih Konsultan Penyusun UKL – UPL Terpercaya

Konsultan UKL UPL ( Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan )merupakan konsultan yang mempunyai kemampuan dan kapabilitas dalam menyusun dokumen lingkungan UKL UPL atau dokumen lingkungan lainnya seperti dokumen SPPL ( Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan ). Dokumen UKL UPL tersebut nantinya dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan diantaranya sebagai :

  1. Pedoman umum dalam pengelolaan lingkungan kegiatan usaha terutama dalam menangani potensi dampak negatif lingkungan;
  2. Acuan untuk menilai peningkatan kinerja lingkungan kegiatan usaha secara terukur dan objektif;
  3. Salah satu persyaratan administrasi dalam pengurusan izin IMB, Izin Gangguan / izin HO dan izin – izin operasional lainnya;
  4. Sebagai tanda bukti bahwa kegiatan usaha sudah layak lingkungan;
  5. Mengantisipasi oknum – oknum tertentu untuk mengambil kesempatan dengan ketiadaan dokumen lingkungan tersebut sehingga dapat merugikan kegiatan usaha anda.

Jika melihat fungsi dan manfaat yang akan diperoleh dengan adanya dokumen UKL UPL di atas, maka memiliki dokumen lingkungan yang berkualitas merupakan sebuah keharusan dan wajib dipenuhi oleh setiap pemilik kegiatan usaha untuk menghindari dampak – dampak negatif yang mungkin timbul.

Apa Paramater Dokumen UKL UPL dapat dikatakan berkualitas ???

Dalam kesempatan kali ini kami akan mengulas ciri – ciri dan parameter dokumen lingkungan yang berkualitas sehingga layak untuk mendapatkan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup setempat. Adapun dokumen lingkungan yang kami bahas saat ini adalah dokumen UKL UPL. Seperti pada ulasan paragraf di atas, dapat diketahui bahwa mempunyai dokumen UKL UPL yang berkualitas sangat penting peranannnya untuk mendukung kelancaran usaha / industri tersebut. Memiliki dokumen UKL UPL yang berkualitas merupakan kewajiban setiap pelaku usaha untuk menjamin kelancaran usaha tersebut ke depannya.

Konsultan UKL UPL, Konsultan UKL UPL Surabaya, Konsultan UKL UPL Sidoarjo, Konsultan UKL UPL Gresik, Konsultan UKL UPL Mojokerto, Konsultan UKL UPL Lamongan, Konsultan UKL UPL Pasuruan, konsultan UKL UPL MalangNamun yang terjadi pada saat ini adalah banyak dokumen UKL UPL yang tidak berkualitas sehingga banyak pemilik usaha yang kesulitan dan bermasalah karena mempunyai dokumen UKL UPL yang seadanya sehingga tidak menyajikan informasi dan pedoman teknis di dalam dokumen UKL UPL tersebut. Akibatnya banyak ditemui kegiatan usaha yang masih mencemari lingkungan sekitarnya akibat tiadanya informasi lengkap untuk menangani limbah kegiatan usaha tersebut di dalam dokumen UKL UPL tersebut.

Selain itu sering kali pengusaha kesulitan mengurus dokumen – dokumen perizinan lainnya walaupun sudah mempunyai dokumen UKL UPL yang menjadi salah satu persyaratan administrasi yang harus dilengkapi. Hal ini terjadi karena informasi dan pedoman teknis di dalam dokumen UKL UPL tersebut tidak jelas dan tidak mendetail sehingga tidak dapat digunakan untuk mengurus perizinan – perizinan lainnya. Kami pernah menemui pengusaha yang usahanya ditutup karena kurang lengkapnya informasi yang disajikan pada dokumen UKL UPL dan Izin Gangguan / Izin HO.

Baca Selengkapnya….

Laporan Pemantauan Lingkungan – Laporan Pelaksanaan UKL UPL / RKL RPL – Laporan Monitoring UKL UPL / RKL RPL

Laporan Implementasi UKL UPL / RKL RPL yang dilaksanakan dua kali setahun atau tiap semester merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap kegiatan usaha sebagai sarana monitoring / pemantauan perkembangan kualitas lingkungan di dalam dan di sekitar lokasi usaha. Laporan ini juga digunakan sebagai salah satu sarana pengawasan bagi Badan Lingkungan Hidup setempat. Namun sayangnya banyak dari pelaku usaha yang tidak mengetahui kewajiban untuk melakukan pelaporan implementasi monitoring / pemantauan lingkungan.

Selama ini pelaku usaha umumnya hanya mengenal dokumen lingkungan berupa AMDAL, UKL UPL dan SPPL sebagai legalitas kelayakan lingkungan untuk kegiatan usahanya. Pelaku usaha juga masih mempunyai anggapan bahwa kewajiban mereka untuk mengelola lingkungan telah selesai dengan dimilikinya dokumen lingkungan ( AMDAL / UKL UPL, SPPL ) padahal di dalam dokumen lingkungan tersebut terdapat surat pernyataan yang ditandatangani oleh penanggung jawab usaha di atas materai yang menyebutkan kesanggupan dan kesediaan pelaku usaha untuk melaporkan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap 6 ( Enam ) bulan sekali.

Beberapa kota besar sudah mulai menerapkan aturan ketat dalam hal kepatuhan pelaku usaha melaporkan kegiatan pengelolaan lingkungan perusahaannya. Sebagai contoh Kota Surabaya sudah mulai mengawasi dengan ketat tentang kedisiplinan pelaku usaha dalam mengirimkan laporan implementasi pemantauan lingkungan.

Laporan Pelaksanaan Monitoring UKL UPL / RKL RPL – Tolok Ukur Perkembangan Kualitas Lingkungan Kegiatan Usaha

Banyak Client kami yang menganggap bahwa laporan pemantauan lingkungan yang disusun hanyalah sebatas laporan yang terdiri dari beberapa lembar saja, dengan anggapan bahwa laporan implementasi pemantauan lingkungan tersebut hanya sebatas formalitas penggugur kewajiban saja. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa laporan implementasi pematauan lingkungan tidak sesederhana dan se-simple itu. Laporan Pemantauan Lingkungan bahkan justru hampir selalu lebih tebal daripada dokumen lingkungan ( AMDAL / UKL UPL / SPPL ) yang menjadi dasar acuan penyusunannya.

Baca Selengkapnya….