Jasa Pengurusan UKL UPL Sebagai Solusi Perijinan Usaha Anda

jasa pengurusan ukl upl

Melaksanakan segala sesuatu baik itu kegiatan maupun usaha baru tentu harus memiliki ijin yang resmi dari pemerintah. Salah satu yang tidak boleh dilewatkan adalah pengurusan dokumen UKL UPL. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ini sangat diperlukan dan menjadi salah satu syarat untuk bisa mendapatkan ijin usaha. Untuk mempermudah para pemrakarsa, maka kami sebagai penyedia jasa pengurusan UKL UPL akan membantu mengurus segala keperluan sesuai dengan keinginan Anda.

Apa Itu UKL UPL?

Mungkin banyak yang belum paham betul tentang pengertian UKL UPL. Ialah suatu perangkat pengelolaan lingkungan hidup  dengan tujuan untuk pengembalian keputusan. Tidak hanya itu, UKL UPL juga dijadikan dasar untuk menertibkan izin dalam rangka melakukan suatu kegiatan atau usaha.

Meskipun suatu usaha atau kegiatan tidak harus menyertakan atau menyusun amdal, namun tetap harus melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan. UKL UPL ini sendiri diwajibkan bagi setiap kegiatan atau usaha yang tidak harus menyusun amdal.

Manfaat Pengurusan UKL UPL

Bagi perusahaan baik yang sudah berkembang maupun yang baru saja didirikan, pengurusan UKL UPL ini sangat diperlukan. Mengapa demikian? berikut beberapa manfaat dari pengurusan UKL UPL bagi perusahaan, antara lain :

1. Memberikan Gambaran Tentang Kondisi Lingkungan

Manfaat pengurusan UKL UPL yang pertama adalah mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi lingkungan dimana perusahaan didirikan. Hal ini tentu saja karena kondisi lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan dari peusahaan itu sendiri. Sehingga tidak heran jika banyak perusahaan yang menggunakan jasa pengurusan UKL UPL untuk membuat dokumen UKL UPL.

2. Menjadi Dasar Rencana Pengelolaan

Manfaat selanjutnya yang akan didapatkan perusahaan atau pemilik usaha dengan pengurusan dokumen UKL UPL ini adalah bisa menjadi dasar rencana pengelolaan perusahaan yang lebih baik. Tidak hanya itu, dokumen ini juga bisa menjadi bagian dari pengelolaan proyek secara keseluruhan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan usaha yang jauh lebih tertata sehingga bisa menjadi lebih baik lagi.

3. Penghindar Konflik

Seringkali pada badan usaha yang didirikan akan muncul masalah yang menyebabkan konflik antara pemilik usaha dan lingkungan hidup. Dalam hal ini adalah masyarakat yang mungkin menganggap bahwa usaha yang dijalankan tidak memiliki ijin maupun yang lain. Dengan menggunakan jasa pengurusan UKL UPL ini, maka pemilik usaha akan terhindar dari konflik dan memelihara perdamaian.

4. Sebagai Instrumen Pengikat

Tidak hanya sebagai penghindar konflik antara masyarakat dengan pemilik usaha, dokumen ini juga bermanfaat sebagai instrument pengikat dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Apabila sewaktu waktu terjadi masalah yang berkaitan dengan usaha yang didirikan, maka dokumen tersebut bisa dijadikan patokan.  Dalam hal ini sebagai patokan untuk pengelolaan dan pemantauan terhadap dampak lingkungan yang bisa ditimbulkan.

5. Sebagai Syarat Ijin Mendirikan Usaha

Manfaat terakhir dari pengurusan UKL UPL ini adalah tentu saja sebagai syarat wajib agar bisa mendapatkan ijin mendirikan usaha. Apabila tidak melampirkan dokumen ini tentu saja pemerintah tidak akan memberikan ijin sehingga usaha bisa bersifat illegal. Di kemudian hari, tentu saja hal ini akan menimbulkan masalah yang cukup berarti.

Pedoman Penyusunan Dokumen UKL UPL

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 32 th 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka UKL UPL ini merupakan salah satu upaya mitigasi. Penyusunannya pun didasarkan pada lampiran IV Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 16 th 2012. Ada beberapa 2 tahap yang harus dilakukan oleh setiap pemrakarsa, diantaranya :

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini pemrakarsa hendaknya melakukan persiapan seperti proses lokasi, metode, kegiatan, bahan, mesin, maupun yang lainnya. Selain itu pastikan bahwa lokasi sudah sesuai dengan RT RW dimana data harus sesuai dengan Bappeda maupun instansi lain yang berwenang. Perlu diketahui bahwa sebelum kegiatan atau usaha masuk pada tahap pra konstruksi maka dokumen ini harus sudah disetujui.

 2. Tahap Penyusunan

Pada tahap penyusunan, mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang sudah disebutkan sebelumnya. Diantaranya identitas pemrakarsa yang berperan sebagai penanggung jawab, alamat kantor lengkap dengan kode pos, nomor telepon, fax dan email. Selain itu juga perlu mencantumkan rencana usaha atau kegiatan yang mencakup lokasi serta nama usaha.

Pada nama usaha harus sesuai dengan nama resmi yang tertera pada dokumen legal sedangkan untuk lokasi bisa menyertakan peta. Untuk peta sendiri harus sesuai dengan kaidah kaidah topografi agar data yang didapatkan lebih valid dan akurat.

Persyaratan Pengurusan UKL UPL

Setelah mengetahui pedoman penyusunannya, maka pemrakarsa perlu mengetahui juga apa saja persyaratan yang harus dilengkapi jika ingin mengurus melalui jasa pengurusan UKL UPL. Berikut ini beberapa syarat yang harus ada, antara lain :

  1. KTP : syarat ini harus ada sebagai lampiran identitas dari pemilik usaha sebagai penanggung jawab.
  2. Bukti Kepemilikan Tanah : pemrakarsa juga harus menyertakan bukti dari kepemilikan tanah yang akan digunakan untuk pengadaan suatu kegiatan atau usaha seperti DHM, SHGB, dll.
  3. Denah : cantumkan juga denah bangunan kegiatan usaha agar lebih mudah dalam proses pembuatan.
  4. Akta Pendirian Badan Hukum : sertakan akta pendirian badan hukum baik itu usaha yang berupa PT, CV maupun yang lainnya. Hal ini sebagai bukti bahwa usaha tersebut bersifat legal atau resmi.
  5. NPWP : pemrakarsa juga wajib menyertakan NPWP ketika akan mengurus pembuatan dokumen UKL UPL ini.
  6. Akta Jual Beli Maupun Lampiran Lain : jika memiliki akta jual beli, sewa menyewa atau surat ketidakberatan juga bisa disertakan. Seringkali diminta juga untuk menyertakan lampiran lain yang dianggap penting.

Proses Dan Prosedur Penyusunan Dokumen UKL UPL

Berbeda dengan amdal, pada UKL UPL ini proses dan prosedurnya dilakukan menggunakan formulir yang berisi beberapa hal. Beberapa hal tersebut diantaranya identitas pemrakarsa atau pemilik usaha, rencana kegiatan atau usaha, dan dampak lingkungan yang terjadi. Tidak hanya itu, pemrakarsa juga harus mencantumkan program pengelolaan dan pemantauan lingkunan hidup dan tidak lupa tanda tangan serta cap.

Jika formulir sudah siap maka pemrakarsa harus mengajukannya ke instansi-instansi yang terkait. Diantaranya instansi yang bertanggung jawab dalam hal pengelolaaan lingkungan hidup baik kabupaten maupun kota. Hal tersebut dilakukan apabila kegiatan diadakan pada satu wilayah kabupaten maupun kota. Selain itu, apabila kegiatan berlokasi di lebih dari satu kota atau kabupaten, pemrakarsa juga harus mengajukan kepada instansi terkait. Dalam hal ini adalah istansi  dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk kegiatan yang berlokasi di lebih dari satu provinsi maupun lintas batas negara maka perlu mengajukan kepada instansi yang bertanggung jawab dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan.

Segera hubungi kami untuk konsultasi maupun informasi lebih lanjut terkait pengurusan dokumen UKL UPL. Banyak perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kami, sehingga anda tidak perlu lagi meragukan kualitas dan kapabilitas kami. Sebagai penyedia jasa pengurusan UKL UPL, kami akan memberikan hasil kerja yang maksimal kepada anda selaku klien kami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *